Sebagai negara yang mengalami sejarah konflik dan kekerasan, Burundi memiliki beberapa fakta negatif yang harus diperhatikan, di antaranya:
Konflik etnis: Burundi telah mengalami konflik etnis yang serius antara kelompok Hutu dan Tutsi selama beberapa dekade. Konflik ini dimulai sejak kemerdekaan Burundi pada tahun 1962 dan mencapai puncaknya pada tahun 1993 ketika terjadi genosida Hutu yang menewaskan ribuan orang. Konflik ini terus berlanjut hingga saat ini meskipun dalam skala yang lebih kecil.
Kekerasan politik: Burundi telah mengalami kekerasan politik yang serius sejak 2015 ketika Presiden Pierre Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang dianggap melanggar konstitusi. Kekerasan politik ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan orang melarikan diri dari negara.
Kemiskinan dan keterbelakangan: Burundi adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan lebih dari 60% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Negara ini juga mengalami keterbelakangan infrastruktur dan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Pelanggaran hak asasi manusia: Burundi telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan. Beberapa organisasi hak asasi manusia telah meminta tindakan internasional untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di negara ini.
Korupsi: Burundi juga dikenal dengan masalah korupsi yang serius di sektor publik, yang mempengaruhi penggunaan anggaran negara dan investasi asing. Masalah korupsi ini berkontribusi pada kemiskinan dan keterbelakangan di negara ini.
